Makassar — Eco Bhinneka Muhammadiyah Sulawesi Selatan menggelar Seminar Keadilan Iklim di Makassar, Sabtu (31/5/2025), sebagai upaya mendorong kesadaran kolektif terhadap dampak krisis iklim di daerah. Isu ketimpangan ekologis dan marjinalisasi masyarakat lokal menjadi sorotan utama.
Focal Point Eco Bhinneka Makassar, Elbu Bahtiar, menyampaikan bahwa krisis iklim merupakan tanggung jawab bersama yang harus ditangani secara kolaboratif. “Kami ingin mengajak lebih banyak pihak, terutama generasi muda, untuk peduli pada isu ini,” ujarnya.
Dalam seminar tersebut, WALHI Sulsel mengungkap bahwa ekspansi industri nikel di Sulsel, khususnya oleh perusahaan seperti PT Vale Indonesia, menjadi pemicu utama kerusakan lingkungan. “Industri nikel menciptakan konflik ruang hidup dan memperparah krisis iklim,” kata Zulfaningsih, Kepala Divisi WALHI Sulsel.
Sementara itu, akademisi UNISMUH Makassar, Soemitro Emin Praja, menekankan perlunya perubahan cara pandang terhadap alam. Ia juga mengingatkan pentingnya implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dalam tata ruang.
Isu keterjangkauan infrastruktur juga disampaikan oleh Ridwan Mappa dari Pergerakan Difabel Indonesia. Ia menyebut banyak fasilitas publik belum ramah bagi penyandang disabilitas, terutama di kawasan rawan bencana. “Infrastruktur inklusif harus menjadi prioritas dalam mitigasi krisis iklim,” ujarnya.
Seminar ini menjadi bagian dari komitmen Eco Bhinneka Muhammadiyah untuk memperkuat advokasi keadilan iklim dan keterlibatan masyarakat sipil secara inklusif di tingkat lokal.
Penulis : Elbu
