Refleksi Hari Pertama Pelembagaan GESI Mitra ToPP
Apa yang dimaksud dengan partisipasi yang bermakna? Apakah cukup dengan memastikan perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, atau kelompok rentan lainnya hadir dalam sebuah kegiatan? Ataukah partisipasi baru benar-benar terjadi ketika mereka memiliki ruang untuk bersuara, didengar, dan memengaruhi keputusan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi titik awal refleksi peserta pada hari pertama Lokakarya Pelembagaan Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) Mitra Together for People and Planet (ToPP) yang diselenggarakan oleh RMI–Indonesian Institute for Forest and Environment bersama WWF Indonesia, di Bandung, pada 17 Juni 2026.
Lokakarya ini merupakan bagian dari Program Together for People and Planet (ToPP), sebuah inisiatif global yang mendorong penguatan masyarakat sipil dalam upaya pelestarian lingkungan, pemajuan hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Salah satu fokus utama program ini adalah memastikan prinsip-prinsip Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) tidak hanya hadir dalam dokumen program, tetapi juga menjadi bagian dari tata kelola dan budaya organisasi.
Keterangan foto: Ratna Sari, Dewan Pengawas RMI sekaligus Gender Specialist CIFOR-ICRAF, memaparkan konsep dasar GESI, inklusi sosial, dan berbagai bentuk ketidakadilan gender yang masih dihadapi kelompok rentan.
GESI sebagai Cara Kerja Organisasi
Dalam sambutannya, Wahyubinatara Fernandez, Direktur Eksekutif RMI–Indonesian Institute for Forest and Environment, menegaskan bahwa lokakarya ini dirancang untuk membantu organisasi mitra memahami dan mengintegrasikan GESI sesuai dengan konteks masing-masing organisasi.
“GESI sebagai cara kerja dalam organisasi kita supaya kontekstual dengan program ToPP, dan kontekstual dengan organisasi kawan-kawan sendiri,” ujarnya.
Sementara itu, Ratna Dewi, National Project Coordinator Together for People and Planet (ToPP) WWF Indonesia, mengingatkan bahwa kegiatan ini bukan sekadar pelatihan tentang gender.
“Ini bukan training gender, tetapi pelembagaan GESI. GESI adalah cara kita bekerja, maka perlu diinternalisasi dan diintegrasikan dalam kerja-kerja kita sehari-hari,” kata Ratna.
Menurutnya, perubahan yang ingin dicapai melalui pendekatan GESI bukan hanya terlihat dalam laporan program, tetapi benar-benar dirasakan dalam praktik dan kehidupan masyarakat.
“Yang kita harapkan adalah perubahan bukan hanya di report, tetapi benar-benar terjadi di lapangan, dengan prinsip keadilan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal,” tambahnya.
Ketika Kehadiran Belum Tentu Bermakna
Pemahaman mengenai konsep dasar GESI kemudian diperdalam melalui sesi yang dipandu oleh Ratna Sari, Dewan Pengawas RMI sekaligus Gender Specialist CIFOR-ICRAF. Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa berbagai program pembangunan maupun konservasi sering kali tidak menjangkau kelompok yang paling membutuhkan karena mereka tidak dilibatkan secara bermakna.
“Kadang perempuan atau kelompok rentan hadir dalam kegiatan, tetapi mereka tidak mendapatkan informasi, tidak ikut pelatihan, atau tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Akibatnya mereka tidak memperoleh manfaat yang sama dari program yang dijalankan,” jelasnya.
Ratna Sari juga mengulas kembali konsep-konsep dasar yang menjadi fondasi GESI, mulai dari gender equality, inklusi sosial, norma gender, bias gender, sistem patriarki, hingga berbagai bentuk ketidakadilan gender yang masih terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
Kesetaraan Bukan Sekadar Angka
Diskusi semakin menarik ketika peserta membahas hubungan antara kesetaraan dan keadilan. Hening Parlan, Direktur Eco Bhinneka Muhammadiyah, mengajak peserta melihat GESI sebagai sebuah alat bantu untuk memahami dan memperbaiki ketidakadilan yang masih terjadi di masyarakat.
“GESI adalah kacamata untuk melengkapi yang negatif dan meluruskan sesuatu yang salah. Ketika bicara GESI, hati kita harus enteng karena sebenarnya nyambung dengan budaya dan agama. Mari melihatnya secara positif karena tujuan akhirnya adalah kesetaraan dan keadilan yang juga diajarkan oleh semua agama,” ujar Hening.
Keterangan foto: Hening Parlan, Direktur Eco Bhinneka Muhammadiyah, menyampaikan pandangannya tentang GESI sebagai pendekatan yang selaras dengan nilai-nilai keadilan dalam budaya dan agama.
Pandangan tersebut diperkuat oleh Ratna Dewi yang menegaskan bahwa kesetaraan tidak dapat diukur hanya melalui angka.
“Pertemuan yang dihadiri 50 laki-laki dan 50 perempuan belum tentu menciptakan kesetaraan kalau keputusan-keputusannya tetap ditentukan oleh laki-laki,” katanya.
Menurut Ratna, dalam konteks tertentu diperlukan strategi khusus agar kelompok yang selama ini kurang terwakili memiliki ruang yang aman untuk menyampaikan pendapat dan memengaruhi keputusan.
Perspektif serupa disampaikan oleh Reni dari WGI yang menjelaskan bahwa kesetaraan merupakan kondisi ketika setiap orang memiliki hak, akses, kontrol, manfaat, dan partisipasi yang sama. Sementara keadilan merupakan pendekatan yang digunakan untuk mencapai kondisi tersebut.
Dari Hadir, Bersuara, hingga Didengar
Pengalaman lapangan yang dibagikan peserta turut memperkaya diskusi. Wika dari WWF Indonesia Papua menceritakan bahwa dalam sejumlah forum di Papua, perempuan sering kali hadir sebagai peserta tetapi tidak berbicara.
“Kadang perempuan lebih nyaman berbicara di kelompok terpisah atau melalui wawancara mendalam di dapur. Angka bisa menjebak kita seolah-olah sudah setara, padahal belum tentu demikian,” ungkapnya.
Menurut Wika, pemahaman terhadap konteks sosial dan budaya menjadi sangat penting agar upaya peningkatan partisipasi benar-benar menghasilkan keterlibatan yang bermakna.
Hal tersebut kembali ditegaskan oleh Wahyubinatara Fernandez. Menurutnya, meningkatkan jumlah partisipasi kelompok rentan dalam sebuah program baru merupakan langkah awal.
“Apakah mereka hadir? Apakah mereka bicara? Apakah suara mereka didengar? Dan apakah suara mereka ditindaklanjuti? Ada proses lain yang harus dilakukan setelah itu,” ujarnya.
Pelembagaan GESI adalah Sebuah Proses
Pada sesi berikutnya, Ratna Sari menjelaskan bahwa pelembagaan GESI bukanlah proses yang dapat dilakukan secara instan. Integrasi GESI perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan tingkat kesiapan masyarakat maupun organisasi.
“Jangan sampai proses yang kita lakukan justru menimbulkan dampak yang kontraproduktif dan akhirnya program tidak mendapat dukungan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya menciptakan ruang yang aman agar masyarakat dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka. Selain itu, pengetahuan yang dihimpun dari masyarakat perlu dikembalikan kepada mereka sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan komunitas itu sendiri.
Refleksi Eco Bhinneka Muhammadiyah
Bagi Eco Bhinneka Muhammadiyah, hari pertama lokakarya ini menjadi momentum untuk merefleksikan kembali berbagai praktik yang telah dijalankan selama ini.
Intan Mustikasari, peserta dari Eco Bhinneka Muhammadiyah, menilai bahwa banyak prinsip GESI sebenarnya sudah diterapkan dalam berbagai kegiatan organisasi, meskipun belum terdokumentasikan secara sistematis.
“Eco Bhinneka Muhammadiyah sebenarnya sudah menjalankan beberapa praktik yang sejalan dengan prinsip-prinsip GESI. Tantangannya adalah bagaimana praktik-praktik tersebut dapat didokumentasikan dan dilembagakan dengan lebih baik. Karena itu, penguatan kapasitas internal organisasi juga menjadi penting,” ujarnya.
Sementara itu, Dzikrina Farah Adiba, peserta dari Eco Bhinneka Muhammadiyah, melihat bahwa pelembagaan GESI tidak selalu harus dimulai dari perubahan besar atau penyusunan kebijakan yang kompleks.
Menurutnya, praktik-praktik sederhana dalam penyelenggaraan kegiatan juga dapat menjadi bagian dari upaya pelembagaan GESI.
“Kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menyampaikan consent terkait pengambilan foto, mengingatkan bahwa forum ini bebas dari pelecehan, serta memastikan bahwa pengetahuan dan konteks lokal dihargai. Hal-hal kecil seperti itu ternyata juga bagian dari pelembagaan GESI,” ujarnya.
Ia juga mengaku mendapatkan pemahaman baru bahwa setiap individu memiliki pengalaman dan identitas yang beragam sehingga pendekatan yang digunakan dalam program maupun organisasi perlu mempertimbangkan keberagaman tersebut.
Keterangan foto: Tim Eco Bhinneka Muhammadiyah mengikuti Lokakarya Pelembagaan GESI Mitra ToPP sebagai bagian dari upaya memperkuat integrasi prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam organisasi.
Menjadikan Setiap Suara Bermakna
Pada akhirnya, hari pertama lokakarya ini mengingatkan bahwa partisipasi bukan sekadar soal kehadiran atau angka keterwakilan. Partisipasi yang bermakna terjadi ketika setiap orang memiliki kesempatan untuk berbicara, didengar, dan turut memengaruhi keputusan yang menyangkut kehidupannya.
Karena itu, tujuan pelembagaan GESI bukan hanya memastikan semua orang berada di dalam ruangan, tetapi memastikan setiap suara memiliki ruang untuk didengar dan dihargai. Di situlah kesetaraan mulai bergerak menuju keadilan yang nyata.
