Keterangan foto: Verena Puspawardani menjadi narasumber sesi Pengorganisasian Warga Lintas Identitas (Anak Muda, Perempuan, dan Kelompok Rentan) di Akademi Eco Bhinneka Muhammadiyah, 2 Mei 2026. (Foto oleh: Fajar Firmansyah/ @ecobhinneka)
Membangun gerakan sosial yang inklusif tidak cukup hanya dengan menghadirkan banyak orang dalam satu ruang. Yang lebih penting adalah memastikan siapa yang didengar, siapa yang memiliki pengaruh, dan siapa yang masih tertinggal dalam proses pengorganisasian warga.
Hal tersebut menjadi pembahasan dalam Sesi 4 Akademi Eco Bhinneka Muhammadiyah bersama Verena Puspawardani dengan tema “Pengorganisasian Warga Lintas Identitas (Anak Muda, Perempuan, dan Kelompok Rentan)”.
Dalam pemaparannya, Verena menjelaskan bahwa banyak gerakan atau program sosial gagal karena sejak awal tidak dirancang secara inklusif. Menurutnya, inklusivitas bukan sekadar soal mengundang semua pihak, tetapi memastikan keterlibatan yang bermakna dalam proses pengambilan keputusan.
“Inklusivitas bukan tentang mengundang semua orang, tetapi memastikan siapa yang didengar dan siapa yang tertinggal,” jelas Verena.
Keterangan foto: Verena Puspawardani menjelaskan contoh alur Pengorganisasian Warga Lintas Identitas (Anak Muda, Perempuan, dan Kelompok Rentan) di Akademi Eco Bhinneka Muhammadiyah, 2 Mei 2026. (Foto oleh: Fajar Firmansyah/ @ecobhinneka)
Ia menyoroti bahwa anak muda, perempuan, kelompok minoritas, hingga kelompok difabel masih sering hadir hanya sebagai pelengkap tanpa ruang pengaruh yang setara. Karena itu, pengorganisasian lintas identitas perlu dirancang secara sadar sejak awal.
Selain itu, Verena menekankan bahwa tantangan terbesar dalam membangun gerakan bukan persoalan teknis, melainkan relasi dan kepercayaan antarkelompok. Menurutnya, gerakan yang berkelanjutan lahir dari komunikasi yang terbuka, rasa aman, dan rasa memiliki bersama.
“Tantangan utama pengorganisasian itu relasi, bukan teknis,” ungkapnya.
Keterangan foto: Peserta berkelompok untuk berlatih menyusun Pengorganisasian Warga Lintas Identitas (Anak Muda, Perempuan, dan Kelompok Rentan) di Akademi Eco Bhinneka Muhammadiyah, 2 Mei 2026. (Foto oleh: Fajar Firmansyah/ @ecobhinneka)
Berbekal pengalamannya mendampingi berbagai gerakan lingkungan dan kampanye publik, Verena membagikan empat prinsip pengorganisasian inklusif, yaitu mendengar sebelum bertindak, melibatkan secara bermakna, menciptakan ruang aman, dan membangun kepercayaan.
Sesi ini juga dilengkapi dengan diskusi kelompok. Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk mempraktikkan langsung penyusunan rencana pengorganisasian warga lintas identitas. Setiap kelompok diminta memetakan isu yang ingin dikerjakan, siapa saja aktor yang perlu dilibatkan, langkah yang akan dilakukan, hingga kemungkinan kolaborator yang dapat diajak bekerja bersama.
Keterangan foto: Paparan hasil diskusi kelompok pada sesi Pengorganisasian Warga Lintas Identitas (Anak Muda, Perempuan, dan Kelompok Rentan) di Akademi Eco Bhinneka Muhammadiyah, 2 Mei 2026. (Foto oleh: Fajar Firmansyah/ @ecobhinneka)
Beberapa kelompok mengangkat isu pengorganisasian kelompok difabel, pengelolaan bank sampah inklusif, kelompok sadar lingkungan di tangkat desa, hingga penguatan komunitas anak muda lintas iman di daerah masing-masing. Hasil diskusi kemudian dipresentasikan dan mendapat tanggapan singkat dari Verena.
Menutup sesi, Verena mengingatkan bahwa keragaman dapat menjadi kekuatan jika diorganisasi dengan baik.
“Kita adalah penggerak perubahan. Keragaman adalah kekuatan jika diorganisasi dengan benar,” katanya.
Sesi ini dilaksanakan pada 2 Mei 2026 di Aula Asrama Mahasiswa FKIP UHAMKA, Jakarta, sebagai bagian dari rangkaian Akademi Eco Bhinneka Muhammadiyah yang mempertemukan anak muda lintas iman dari berbagai daerah di Indonesia.
Keterangan foto: Peserta berfoto bersama Verena Puspawardani usai sesi Pengorganisasian Warga Lintas Identitas (Anak Muda, Perempuan, dan Kelompok Rentan) di Akademi Eco Bhinneka Muhammadiyah, 2 Mei 2026. (Foto oleh: Fajar Firmansyah/ @ecobhinneka)
