Catatan Keikutsertaan Eco Bhinneka Muhammadiyah dalam Webinar Program Development for NGO 2026
Krisis iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan dan ekonomi, tetapi juga memperlebar ketimpangan sosial—terutama terhadap perempuan dan kelompok rentan. Kesadaran inilah yang menjadi benang merah dalam kegiatan peningkatan kapasitas Program Development for NGO 2026 yang diselenggarakan oleh Logout Indonesia pada Sabtu, 10 Januari 2026, secara daring.
Kegiatan ini menghadirkan Paramita Mentari Kesuma, Head of Sustainability & ESG BPP HIPMI Banom Womenpreneur, yang memaparkan keterkaitan antara perubahan iklim, agenda pembangunan nasional, serta peluang strategis bagi organisasi masyarakat sipil untuk terlibat lebih jauh dalam pembangunan berkelanjutan.
Dalam paparannya, Paramita mengutip World Bank Country Climate & Development Report – Indonesia (2023) yang mencatat bahwa Indonesia mengalami sekitar 300 bencana alam terkait iklim sepanjang 1990–2021. Dampak bencana tersebut tidak berhenti pada kerusakan fisik, melainkan juga memicu krentanan sosial yang lebih dalam.
Perempuan, khususnya, menghadapi risiko berlapis—mulai dari meningkatnya kekerasan dan pelecehan di masa ketidakstabilan ekonomi pascabencana, hingga keterbatasan akses terhadap aset, layanan publik, dan sumber daya keuangan. Kondisi ini menempatkan isu Gender Equality & Social Inclusion (GESI) sebagai elemen penting dalam setiap perencanaan program pembangunan dan kemanusiaan.
Green Jobs dan Arah Pembangunan Indonesia
Selain membahas dampak krisis iklim, diskusi juga menyoroti besarnya peluang green jobs di Indonesia sebagai bagian dari upaya kolektif mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Komitmen ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045, yang menegaskan arah pembangunan ekonomi hijau, penurunan emisi gas rumah kaca, serta target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 melalui prinsip transisi berkeadilan.
Arah kebijakan tersebut diperkuat melalui RPJMN 2025–2029 (Perpres No. 12 Tahun 2025), yang menetapkan pengembangan tenaga kerja hijau sebagai salah satu program prioritas nasional. Bagi NGO, kebijakan ini membuka ruang kolaborasi yang luas—baik dalam penguatan kapasitas masyarakat, pendampingan ekonomi berkelanjutan, hingga advokasi kebijakan berbasis komunitas.
Beberapa tema kunci yang disoroti dalam kegiatan ini antara lain: kesetaraan gender dan inklusi sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan ekonomi dan UMKM, pengurangan risiko dan pemulihan bencana, living income, transformasi digital, pemberdayaan pemuda, Green Jobs, serta pendidikan.
Kolaborasi dan Peran Strategis NGO
Dalam konteks kemitraan, narasumber menekankan pentingnya kolaborasi multi-pemangku kepentingan dan pendekatan ekosistem. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, NGO, sektor swasta, asosiasi, komunitas lokal (petani, nelayan, masyarakat adat), serta institusi akademik menjadi kunci untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan.
Aspek lain yang juga ditekankan adalah peran komunikasi dan storytelling. Bagi NGO, komunikasi bukan sekadar publikasi, melainkan sarana untuk menyampaikan dampak, nilai, dan pembelajaran program kepada publik dan donor, sekaligus meningkatkan visibilitas kerja-kerja yang telah dilakukan.
Refleksi untuk Eco Bhinneka Muhammadiyah
Dzikrina Farah Adiba, Program Manager SMILE Eco Bhinneka Muhammadiyah, yang berkesempatan mengikuti kegiatan ini, menilai bahwa forum tersebut memberikan perspektif baru yang relevan dengan kerja-kerja organisasi.
“Dari webinar Program Development for NGO ini, kami di Eco Bhinneka Muhammadiyah menjadi lebih optimis dalam merancang program yang mendorong kerukunan antarumat beragama melalui pendekatan lingkungan. Kami juga semakin memahami bagaimana krisis iklim berdampak secara spesifik pada perempuan, serta melihat besarnya potensi pengembangan green jobs di Indonesia ke depan.”
Melalui program SMILE (Strengthening Youth Multifaith Initiative for Climate Justice through Ecofeminism), Eco Bhinneka Muhammadiyah melibatkan pemuda lintas iman untuk mendorong keadilan iklim dengan pendekatan ekofeminisme, yang menempatkan perempuan dan kelompok rentan sebagai bagian penting dari solusi.
Keikutsertaan dalam kegiatan ini menegaskan komitmen Eco Bhinneka Muhammadiyah untuk terus meningkatkan kapasitas organisasi dan memastikan setiap program dirancang dan dijalankan secara berkelanjutan serta inklusif.
